Disbudpar Kepulauan Selayar Tawarkan Pantai Hara & Jammeng

Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan tengah mengembangkan Pantai Hara dan pantai Jammeng sebagai lokasi kunjungan wisata primadona bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestic.

Lokasi ini dipersiapkan khusus Dinas Kebudayaan & Pariwisata bagi para pelancong wisata, terutama pediving, pendaki gunung, dan pendaki tebing yang gemar dengan tantangan. Selain itu, lokasi ini juga dipersiapkan sebagai obyek wisata penunjang kemeriahan penyelenggaraan event Sail Takabonerate 2012 mendatang.

Pernyataan ini diungkapkan Kepala Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Abd. Halim, S.Pd kepada wartawan yang menyambanginya beberapa waktu lalu.

            Dengan demikian, Dinas Kebudayaan & Pariwisata berharap banyak konsep ini akan lahir sebagai event promosi baru dalam meningkatkan frekuensi kunjungan wisatawan ke Bumi Tanadoang.

            Dikonfirmasi wartawan sekaitan dengan penerapan konsep ini, Kepala Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kabupaten Kepulauan Selayar, Andi Mappagau, SE menandaskan, sementara ini, pihaknya masih sedang mencari konsep yang dinilai relavan, cetusnya.(fadly syarif)   

Giliran Pedagang PPI Bonehalang Bakal Ditertibkan Satpol PP

Setelah sebelumnya aparat satuan polisi pamong praja Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan berhasil menertibkan pedagang bandel di areal ex. Pasar lama Benteng dan menduduki lokasi tersebut.

Selanjutnya, secara bertahap aparat trantib polisi pamong praja akan menertibkan para pedagang yang hingga sekarang masih menempati lokasi pelabuhan pelelangan ikan Bonehalang (PPI, red).

Kanit Dalmas Satuan Polisi Pamong Praja, Arung Gau, SE menegaskan, pihaknya akan terlebih dahulu melakukan proses pembinaan dan penegakan. Bila cara ini tidak diindahkan, baru aparat satuan polisi pamong praja akan melakukan tindakan penertiban.

Sementara ini, aparat satuan polisi pamong praja Kabupaten Kepulauan Selayar masih menantikan persuratan resmi SKPD terkait, seperti Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan & Energi, serta Dinas Kelautan & Perikanan setempat.

Setelah menerima surat dari kedua instansi terkait, polisi pamong praja lagi-lagi masih harus menantikan turunnya surat perintah penertiban dari Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar, tegasnya kepada wartawan hari Jumat, (6/4) sore kemarin.(*)