Issu Kenaikan BBM Lahirkan Kontroversi Aparatur Negara Dituding Sibuk Memperkaya Diri

Rencana pemaksaan kenaikan harga bahan bakar minyak bukan solusi, malah sebaliknya akan berbuntut menimbulkan malapetaka yang sekaligus dinilai bakal memperlihatkan kegagalan para pemimpin negeri ini.

Pasalnya, kenaikan harga BBM dipastikan akan berpengaruh signifikan terhadap merangkak naiknya, harga  bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat di pasaran, utamanya untuk konsumsumsi makanan bergizi. Selain itu, masyarakat juga sangat menyayangkan semakin mahalnya biaya pendidikan.

Lebih jauh, rencana kenaikan harga bahan bakar minyak juga telah ikut berbias pada mulai melejitnya harga ikan yang naik dua kali lipat dari harga normal, disusul dengan terjadinya kenaikan harga ayam di pasaran.

Salah seorang ibu rumah tangga yang sempat disambangi wartawan pada salah satu lokasi pasar tradisional di Sulawesi-Selatan menyebutkan, pasca dihembuskannya, issu kenaikan harga BBM tinggal, harga tempe yang tetap stabil dan sama sekali tidak mengalami kenaikan.

Menanggapi keresahan ini, salah seorang mahasiswi perguruan tinggi swasta asal kota Makassar menyampaikan, seharusnya  masyarakat sadar dan menjadikan dampak kenaikan harga bahan bakar minyak sebagai motivasi untuk terus berusaha mencari pekerjaan.

Dia berharap, masyarakat tidak terlalu banyak bicara. Sebab, pemerintah tidak mungkin akan bisa dan mampu  melihat kondisi kehidupan semua lapisan warga masyarakat, yakin saja, cetusnya.

Sebagai solusinya, pemerintah diharapkan bisa membuka lebih banyak lapangan pekerjaan untuk mengurangi pertambahan jumlah penduduk miskin  yang dimungkinkan timbul dan diakibatkan oleh terjadinya kenaikan harga barang dan bahan bakar minyak melalui penerapan rumus : motivasi-usaha-dapat kerja-gaji/upah(uang) untuk keperluan pembelian barang.

            Di sisi lain, pemerintah dituntut untuk memikirkan seluruh golongan masyarakat. Utamanya, rakyat miskin dan rakyat yang akan segera jatuh miskin karena kehidupannya dimatikan dengan berbagai kenaikan harga yang justeru dirancang oleh pemerintah. Padahal, pemerintah seharusnya menjadi pengayom perekonomian rakyat.

Pertanyaannya kemudian,  masih adakah, aparatur negara yang memikirkan rakyat, atau malah sebaliknya, mereka semua hanya sibuk memperkaya diri ?? (*)

Kebijakan Konversi Minyak Tanah Ke Gas Pembawa Malapetaka Bagi Rakyat

Harapan besar pemerintah pusat, agar Indonesia dapat segera melakukan penghematan subsisdi BBM sebesar Rp. 27 trilyun pertahun melalui penerapan program konversi minyak tanah ke gas, tidaklah seindah kenyataan yang terjadi di lapangan.

Sebagai buktinya, rakyat negeri ini nyaris dibuat trauma oleh peristiwa ledakan ratusan unit kompor gas yang dibagi-bagikan pemerintah kepada masyarakat dalam rangkaian program konversi minyak tanah ke gas.

Dalam rentang waktu beberapa tahun terakhir,  tak kurang dari puluhan nyawa dan ratusan unit rumah warga di sejumlah daerah di Indonesia, ludes terlalap si jago merah yang dipicu oleh ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kg, tak terkecuali yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan.

Fakta lain mengungkapkan, dari sekian banyak kompor gas yang disalurkan pemerintah pusat kepada pemerintah kabupaten/kota, tak sedikit diantaranya yang diterima dalam kondisi rusak dan tidak dapat dimanfaatkan sama sekali.

Akibatnya, kompor-kompor tersebut harus tinggal menghuni ruang kantor kelurahan dan desa yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di dalam mendistribusikan kompor-kompor bantuan ini di level kelurahan dan desa, pada sebelas wilayah kecamatan daratan dan kepulauan.

Selain juga perlu digaris bawahi, bahwa trauma berkepanjangan yang dirasakan masyarakat sebagai bias dari peristiwa ledakan tabung gas elpiji ukuran 3 kg bantuan pemerintah pusat ini telah berbuntut membuat sebahagian kompor gas yang diterima warga hanya tinggal menjadi bahan pajangan di beberapa rumah penduduk di daerah setempat.

Kondisi seperti ini, salah satunya berhasil dijumpai dari dalam ruangan sebuah dapur milik salah seorang warga Desa Jinato, Kecamatan Takabonerate yang membiarkan kompor gasnya tinggal menjadi besi karatan bersama setumpuk barang-barang rongsokan lain di dalam sebuah wadah baskom hitam.

Sementara itu, bagian tengah slang berwarna hitam yang menghubungkan kompor dengan tabung gas mulai tampak dibalut dengan menggunakan latbang. Tindakan ini diduga sengaja dilakukan untuk menghindari terjadinya kebocoran slang yang dapat memicu ledakan gas, saat kompor dinyalakan.

Hingga  pada akhirnya, kompor tersebut harus tinggal menjadi barang rongsokan tak berguna dan sama sekali tidak memiliki nilai rupiah lagi. Sebab, dijual kepada pedagang penampung besi tua pun, beratnya sudah pasti tak mencukupi satu kilo gram.

Ironisnya lagi, dalam beberapa terakhir tabung gas elpiji ukuran 3 kg mendadak hilang di pasaran, tanpa terkecuali di tingkat agen dan pedagang pengecer di Kabupaten Kepulauan Selayar dan sejumlah kabupaten tetangganya. 

Berangkat dari fenomena ini, maka  dapat simpulkan, bahwa pemerintah pusat hampir tak pernah bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang tengah dihadapi oleh rakyat negeri ini.

Bahkan, gerakan kampanye menghemat subsidi BBM melalui penerapan program konversi minyak tanah ke gas yang disampaikan langsung presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dinilai sejumlah kalangan, belumlah tepat sasaran dan bukan sebuah jalan keluar bagi rakyat Indonesia.(*)

PT. PLN Ranting Kepulauan Selayar Dibawah Nakhoda A. Muh. Idris Limpo

PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Selayar diposisikan pada kondisi dilematis, disebabkan karena wilayah kerjanya dikelilingi oleh tanaman pohon kelapa yang merupakan sumber mata pencaharian pokok bagi para petani kopra, dan tidak jarang pula dijadikan sebagai mahar perkawinan ana-anak mereka.

Sementara pada satu sisi berbeda, kabel jaringan PLN rata-rata terdiri atas kabel telanjang yang sangat rentang terhadap pemadaman tiba-tiba akibat tertimpa pelepah daun kelapa ataupun buah kelapa yang jatuh tepat mengenai jaringan kabel PLN.

Kondisi ini kian diperparah, oleh design sistim kelistrikan PLN Kabupaten Kepulauan Selayar yang masih berada di bawah standar rata-rata yakni, 40 persen.

Kendati demikian, Kepala PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Selayar, A. Muh. Idris Limpo mengakui, saat ini mulai banyak terjadi perubahan di lingkungan wilayah kerjanya.

Bahkan, dalam beberapa kesempatan pertemuan yang digelar di kantor PLN pusat, maupun di kantor PLN wilayah Sulsel, PLN Ranting Kabupaten Kepulauan Selayar sempat beberapa kali menjadi topik perbincangan dan sekaligus mendapat perhatian skala prioritas dari kantor pusat, ataupun kantor wilayah.

Satu hal yang tak dapat dipungkiri, bila hal tersebut,  tak terlepas dari perjuangan panjang sosok Muh. Idris Limpo dalam kapabilitasnya sebagai Kepala PLN Ranting Kepulauan Selayar yang berstatus putra daerah asli.

Tak heran, jika sosok kepala PLN yang satu ini memiliki komitmen kuat untuk terus berusaha mengembangkan Kabupaten Kepulauan Selayar, terutama dari sisi pembangunan kelistrikan, sebagai urat nadi perusahaan industri. Kebesaran tekad ini diakui Idris, sebagai bentuk perwujudan konsistensinya terhadap keberlangsungan roda pembangunan di daerah kelahirannya. (*)